0
0
Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memastikan PON 2028 tidak akan dilakukan dengan pembangunan venue baru. Penyelenggaraan yang melibatkan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur itu akan menempatkan prioritas pada 21 cabang olahraga.
Pernyataan tersebut menegaskan pendekatan yang diambil pemerintah menjelang pesta olahraga nasional itu, yaitu menempatkan perhatian pada pemanfaatan fasilitas yang sudah ada dan penentuan cabor prioritas untuk penyelenggaraan di wilayah penyelenggara.
PON 2028 dan keputusan tanpa pembangunan venue baru
Keputusan untuk tidak membangun venue baru pada PON 2028 menegaskan komitmen pemerintah terhadap model penyelenggaraan yang lebih menekankan pemanfaatan fasilitas eksisting. Langkah ini menjadi dasar strategis dalam mempersiapkan pelaksanaan acara multi-cabang olahraga yang terbagi di dua provinsi tuan rumah.
Fokus pada 21 cabang olahraga prioritas
Pernyataan menyebutkan bahwa fokus akan diarahkan pada 21 cabang olahraga prioritas. Penentuan daftar cabor prioritas menjadi bagian sentral dari perencanaan agar penyelenggaraan lebih terarah dan sesuai kapasitas fasilitas yang tersedia di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Dampak terhadap daerah penyelenggara
Kebijakan tanpa pembangunan venue baru berimplikasi langsung pada cara daerah tuan rumah mempersiapkan diri. Dengan fokus pada cabor tertentu, pemerintah daerah diharapkan menata penjadwalan, akomodasi, dan penggunaan sarana yang sudah ada sehingga penyelenggaraan dapat berjalan lancar tanpa perlu menambah infrastruktur baru.
Untuk daerah tuan rumah, hal ini juga berarti prioritas perbaikan dan penyesuaian fasilitas yang ada, termasuk penguatan manajemen penyelenggaraan dan koordinasi antarlembaga untuk memastikan standar teknis perlombaan terpenuhi.
Aspek efisiensi dan keberlanjutan
Keputusan tidak membangun venue baru kerap dikaitkan dengan upaya efisiensi dan keberlanjutan penyelenggaraan acara berskala besar. Dalam konteks PON 2028, kebijakan tersebut memungkinkan pemanfaatan aset yang sudah tersedia dan mengurangi kebutuhan pembiayaan untuk infrastruktur baru, sekaligus menghindarkan potensi fasilitas yang menganggur setelah acara selesai.
Pemanfaatan fasilitas eksisting juga membuka ruang bagi peningkatan pemeliharaan dan modernisasi yang lebih terfokus, sehingga dukungan terhadap perkembangan olahraga lokal dapat diarahkan secara lebih terpadu tanpa tekanan untuk menyelesaikan proyek konstruksi besar menjelang acara.
Persiapan teknis dan koordinasi penyelenggaraan
Dengan prioritas pada 21 cabor, aspek teknis seperti kesiapan lapangan, pemenuhan standar pertandingan, serta jadwal kompetisi menjadi titik perhatian utama. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pengurus cabang olahraga menjadi penting untuk memastikan setiap cabang yang diprioritaskan dapat dilaksanakan sesuai regulasi dan standar yang berlaku.
Langkah-langkah persiapan mencakup verifikasi kondisi fasilitas, rencana pemanfaatan ruang, dan penyusunan skema operasional untuk babak kualifikasi hingga final. Semua pihak terkait diharapkan menyinergikan program agar pelaksanaan PON 2028 dapat berlangsung efektif tanpa bergantung pada pembangunan fasilitas baru.
Kebijakan ini juga membuka peluang bagi penajaman peran komunitas olahraga lokal, klub, dan institusi pendidikan yang memiliki fasilitas memadai, sehingga penyelenggaraan dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah.
Pernyataan mengenai model penyelenggaraan PON 2028 ini menegaskan arah perencanaan nasional terhadap event olahraga besar yang mengedepankan pemanfaatan sumber daya yang ada serta pemilihan cabor prioritas sebagai fokus utama. Pelaksanaan di NTB dan NTT akan menjadi contoh bagaimana pengelolaan sumber daya fisik dan organisasi dapat dimaksimalkan tanpa bergantung pada proyek pembangunan venue baru.
